• SELAMAT DATANG DI PORTAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG
  • BE SMART CITY : Based on E-gov, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City.
  • CyGoS (Cyber Government : Semarang) - Cyber Administration, Cyber Information, Cyber Public Service, Cyber Licensing, Cyber Marketing City, Cyber Planning, etc 

Walikota Semarang: Birokrasi sekarang bukan jamannya ABS!

 02-11-2017 13:14 WIB    by Admin    Dilihat: 185 kali Berita Kota
Walikota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, jika pada era sekarang ini bukan waktunya atau jamanya lagi, birokrasi, institusi dan organisasi masih menggunakan budaya ABS, Asal Bapak Senang pada pimpinan.
 
Pria yang akrab disapa Hendi ini menyatakan jika era sekarang ini yang lebih penting adalah sebagai birokrasi, pemerintahan melakukan tugas yaitu melayani warganya secara maksimal.
 
"Sehingga hari ini dalam setiap kegiatan saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di jajaran birokrasi, ini sudah bukan waktunya ABS. Asal Bapak Senang. Ini waktunya adalah melayani masyarakat dengan cepat," tegas Walikota Hendi usai acara Bimbingan Teknis ke-4 Implementasi.
 
Gerakan Menuju 100 Smart City dan MOU  OPD Pelaksanaan Pembangunan Smart City di Gedung Pertemuan Serbaguna Balaikota Jalan Pemuda, Kota Semarang Kamis (2/11).
 
Walikota Hendi mengakui jika budaya ABS ini sering terjadi di beberapa organisasi, institusi, terutama di birokrasi jajaranya. Sehingga dirinya menekankan kepada OPD dibawah jajaran Pemkot Semarang untuk tidak lagi membudayakan ABS hanya demi kepentingan mengamankan kedudukan dan jabatanya.
 
"Sering ya dijajaran organisasi, institusi bahkan ditempat saya bekerja saat ini, birokrasi. Kadang-kadang supaya tidak ada perdebatan lama, supaya pimpinanya nggak mencecar terus bilang, siap-siap begitu. Tapi nyatanya, begitu dikontrol mereka tidak melakukan aktifitas seperti yang diinginkan oleh pimpinanya,"terangnya.
 
Walikota Hendi berharap, ketimbang budaya ABS yang dikembangkan, lebih baik para pejabat OPD jujur dan secara terusterang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihaknya supaya persoalan yang menyangkut kepentingan warga Kota Semarang bisa segera terselesaikan.
 
"Kalau memang ada yang belum paham maksud dari pada smart city ini lebih baik nggak usah ditandatangani. Misalnya begitu, sehingga kita akan ngerti. oh begitu. Oh OPD itu nggak mau tandatangan. Kenapa? Pak saya belum tahu. Kita carikan solusi. Sehingga mereka kita dorong untuk bisa menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
 
Pasalnya, Walikota Hendi mengungkapkan jika tugas yang dibebankan kepada OPD tidak bisa dijalankan maka masyarakat, warga Kota Semarang yang menjadi korban.
 
"Tapi kalau kemudian mereka takut, pekewuh dibilang nggak ngerti, terus omong siap-siap. Tapi nggak dijalankan, kasihan masyarakat. Itu penekananya seperti itu," ungkapnya.
 
Walikota Hendi menyatakan, untuk melakukan program evaluasi terhadap OPD, pihaknya dalam sebulan sekali bahkan setiap minggu melakukan rapat evaluasi terhadap program yang dijalankan seluruh OPD mulai dari Kepala Dinas (Kadinas) sampai Kecamatan dan Kelurahan. "Kalau di tempat kita ada yang namanya Rakor Tepra yang diadakan sebulan sekali. Tapi setiap minggu saya selalu kumpulkan teman-teman tim teknis di ruangan saya, terutama untuk memantau progres-progres
pekerjaan yang sedang mereka kerjakan," tuturnya.
 
Sehingga, Hendi menambahkan jika ada tantangan, hambatan dan kesulitan maka pelayanan OPD terhadap masyarakat bisa secara cepat dan tepat diatasi.
 
"Jadi, Insya Allah dari rutinitas setiap minggu maupun setiap bulan kita bisa melihat pantauan kesulitannya dimana kita carikan solusi,"pungkas Walikota Hendi.